Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai solusi di tengah lesunya laju perekonomian. Namun, APBN belum bisa memenuhi seluruh pembiayaan pembangunan infrastruktur. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani, memaparkan, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur mencapai Rp 5.519 Triliun.
Sementara itu, anggaran yang disediakan pemerintah (APBN) belum cukup untuk membiayai seluruh rencana pembangunan. Dalam lima tahun (2015-2020) dana yang disediakan APBN diprediksikan baru mencapai Rp 1,178 triliun. “PR kita di infrastruktur. Anggaran pemerintah dalam lima tahun ke depan belum mengcover seluruh kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Karena itu, sangat penting untuk mencari sumber pembiayaan lain di luar pemerintah,” jelas Rosan dalam Konferensi Pers terkait pelaksanaan Indonesia Infrastructure Finance Conference 2015 di Menara Kadin.
Untuk itu, Rosan menilai penting kehadiran sumber pembiayaan lain. Menurutnya, terdapat banyak alternatif pembiayaan yang belum dimaksimalkan sejauh ini. Sementara itu, CEO Euromoney Institutional Investor, Paul Shale mengungkapkan ketertarikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah ada berlangsung lama. Kehadiran pemerintahan Jokowi yang mulai fokus pada sektor infrastruktur dilihat Euromoney sebagai waktu yang tepat untuk mulai merealisasikan investasi. “Pembicaraan seputar peluang investasi di Indonesia sudah berlangsung dalam hitungan dekade. Saat ini, Euromoney menilai sebagai waktu yang tepat untuk action, terutama karena keseriusan pemerintahan Jokowi dalam mengundang kehadiran investor, sebagaimana terlihat dalam Konferensi APEC dan Konferensi Asia-Afrika,” katanya.
SUMBER : suaramerdeka.com
